Melanjutkan koordinasi pengawasan di Kabupaten Banyuwangi, Kepala Balai Besar POM di Surabaya dalam kunjungannya di Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 31 Maret 2015 s/d 2 April 2015 setelah beraudiensi di Dinas Kesehatan, menyambangi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Kabupaten Banyuwangi yang diterima dengan hangat oleh Kepala Bidang Perlidungan Konsumen dan Standarisasi, Dodik Waskito bersama Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Meteorologi, Legimin, Kepala Seksi Standarisasi dan HAKI, Agus Suhendro dan Kepala Bidang Perdagangan, Sujoko.
Disampaikan bahwa keberadaan indsutri jamu yang marak menambahkan Bahan Kimia Obat (BKO) pada produknya, Disperindagtam akan segera mengadakan pertemuan dengan Dinas Kesehatan, Asosiasi dan Pelaku Usaha Jamu, untuk meningkatkan pembinaan terkait produksi jamu tersebut. Untuk itu Disperindagtam mengharapkan bantuan Balai Besar POM di Surabaya untuk terus melakukan kerjasama dalam hal pembinaan dan pengawasannya, agar produk jamu dari wilayah Kabupaten Banyuwangi dapat memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta bebas BKO.
Demikian juga untuk produk lain seperti Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan produk pangan lainnya, terus diupayakan pembinaan secara terpadu oleh SKPD terkait, sehingga dapat mendiorong daya saing pelaku usaha di Kabupaten Banyuwangi melalui peningkatan pemenuhan ketentauan dan persyaratan yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menyampaikan kesiapan untuk menguatkan kerjasama, mendukung dan turut mendorong upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dimana pengawasan obat dan makaan yang dilakukan bertujuan disamping melindungi masyarakat juga untuk mendorong daya pelaku usaha dalam menghasilkan produk yang aman, bermutu dan bermanfaat.
Dalam kesempatan ujungan ini, Kepala Balai Besar POM di Surabaya kembali mengingatkan tentang Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM RI No. 43 tahun 2013 dan No. 2 tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia Nomor 511.1/7499/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan dimana diminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Tim Terpadu dan mengalokasikan anggaran pengawasannya.
Diharapkan Tim Pengawasan Terpadu di Daerah ini segera dapat dibentuk di Kabupaten Banyuwangi yang akan bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya sebagaimana diamanatkan pada Pasal 8 Peraturan Bersama tersebut..
Balai Besar POM di Surabaya
