Malang — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya mendorong penguatan legalitas dan standar keamanan obat bahan alam (OBA) sebagai fondasi untuk mempercepat hilirisasi sekaligus meningkatkan daya saing industri herbal di Jawa Timur. Dukungan tersebut disampaikan Kepala BBPOM di Surabaya Yudi Noviandi dalam Focus Group Discussion (FGD) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur di Hotel Ijen Suites Resort & Convention Malang, Senin (7/9/2026).
Dalam FGD bertajuk “Penyusunan Raperda Obat Bahan Alam” yang berlangsung pada 7–8 September 2026 itu, BBPOM di Surabaya menegaskan bahwa legalitas dan perizinan OBA bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat.
“Perizinan dan legalitas Obat Bahan Alam bukan penghambat inovasi, melainkan jaminan standar keamanan, mutu, dan khasiat agar produk lokal tepercaya dan berdaya saing global,” ujar Yudi.
Menurut Yudi, penguatan regulasi OBA perlu diiringi dengan ekosistem pembinaan yang mampu membantu pelaku usaha memenuhi standar secara bertahap. Untuk itu, BBPOM di Surabaya memaparkan empat langkah strategis dalam mendukung penyusunan Raperda OBA, mulai dari pendampingan pelaku usaha hingga pengawasan produk di pasar.
Pertama, pendampingan UMKM dilakukan melalui program SiPPotra (Sinergitas Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional) yang terintegrasi dengan program nasional NUANSA. Sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, program tersebut telah mengawal enam UMKM untuk naik kelas serta membina 53 UMKM OBA.
Kedua, BBPOM di Surabaya mendorong pemenuhan sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara bertahap. Pendampingan diberikan kepada Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) agar mampu memenuhi persyaratan sebelum memasuki tahap registrasi produk.
Ketiga, penguatan hilirisasi riset dilakukan melalui fitur BRIDGE yang menjembatani hasil riset biofarmakologi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Langkah ini ditujukan agar hasil penelitian tidak berhenti pada tahap akademik, tetapi dapat dikembangkan menuju komersialisasi dan menghasilkan produk OBA yang bernilai tambah.
Keempat, pengawasan pasar dan ruang digital terus diperkuat melalui pengawasan sarana produksi, pengujian sampel produk, serta pengawasan promosi dan iklan OBA, termasuk terhadap klaim berlebihan (overclaim) yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
FGD tersebut diikuti 125 peserta dari berbagai unsur, antara lain organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, asosiasi profesi, dan pelaku industri herbal. Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Astha Triyono, pakar fitofarmaka Universitas Airlangga Idha Kusumawati, serta ahli hukum Moh. Saleh dan Victor Imanuel W. Nelle.
Yudi menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar regulasi yang disusun tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan industri OBA.
“Regulasi perlu menjadi pengungkit agar pelaku usaha mampu memenuhi standar, melakukan inovasi, dan membawa produk herbal Jawa Timur dari tahap riset hingga menjadi produk yang aman, bermutu, berkhasiat, dan memiliki nilai ekonomi,” katanya.
Melalui sinergi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat, Raperda Obat Bahan Alam diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memperkuat perlindungan konsumen sekaligus membuka ruang lebih besar bagi pengembangan dan hilirisasi potensi herbal Jawa Timur.
Kontributor : Ipi P
