Surabaya — Pemenuhan standar keamanan pangan dan perizinan menjadi langkah penting bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pangan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pemasaran. Untuk mendukung hal tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya terus mengawal UMK pangan di Jawa Timur melalui pendampingan penerapan cara produksi yang baik, konsultasi perizinan, hingga fasilitasi registrasi produk.
Upaya tersebut disosialisasikan melalui dialog interaktif "BPOM Bicara" Radio KLIK FM pada 14 Oktober 2026 dengan menghadirkan Arvita, PFM Ahli Madya Fungsi Sertifikasi BBPOM di Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pentingnya pendampingan bagi pelaku usaha agar mampu memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sekaligus mempersiapkan produknya untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
“Pendampingan UMK pangan tidak hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan perizinan, tetapi juga pada bagaimana pelaku usaha mampu menerapkan cara produksi yang baik secara konsisten. Kami ingin memastikan pelaku usaha memahami setiap tahapan yang harus dipenuhi, mulai dari penyesuaian sarana produksi hingga registrasi produk. Dengan begitu, mereka dapat menghasilkan pangan yang aman dan bermutu sekaligus meningkatkan kesiapan untuk memperluas pemasaran,” ujar Arvita.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui program Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat (GEMPUR) Jatim. Melalui program ini, BBPOM di Surabaya memberikan pendampingan secara bertahap, mulai dari bimbingan teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), penilaian pemenuhan persyaratan sarana produksi, konsultasi perizinan, hingga fasilitasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB) dan pendampingan registrasi produk untuk memperoleh Nomor Izin Edar (NIE), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pendampingan tidak berhenti pada penyampaian informasi. Melalui layanan konsultasi, desk perizinan, dan pendampingan teknis, pelaku usaha dapat mengidentifikasi kekurangan dokumen, mengonsultasikan kendala yang dihadapi, serta melakukan perbaikan terhadap sarana dan proses produksi. Pendekatan ini diharapkan membantu UMK memahami persyaratan secara lebih praktis sehingga proses pemenuhan standar dan perizinan dapat berjalan lebih terarah.
Selain pendampingan teknis, pengembangan UMK pangan juga memerlukan dukungan lintas sektor. BBPOM di Surabaya mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha, meningkatkan pemahaman mengenai keamanan pangan, serta membuka peluang pengembangan usaha.
Sinergi tersebut sejalan dengan pendekatan SAPA SEMESTA UMK Pangan Olahan, yang mengintegrasikan unsur pemerintah (government), dunia usaha (business), dan perguruan tinggi (academia). Melalui Program Orang Tua Angkat (OTA), pelaku UMK berpeluang memperoleh dukungan dan pendampingan dari mitra industri. Sementara itu, SAPA Kampus melibatkan mahasiswa yang dibekali kompetensi keamanan pangan untuk membantu pelaku usaha memahami persyaratan, mempersiapkan pemenuhan standar produksi, dan menata dokumen perizinan.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan membuat proses pendampingan lebih berkelanjutan. Pelaku usaha tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dukungan untuk menerapkannya dalam kegiatan produksi, memperbaiki aspek yang belum sesuai, dan meningkatkan kesiapan usahanya dalam memenuhi ketentuan.
Salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah pemenuhan persyaratan dan penerbitan IP CPPOB bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Izin ini menjadi bagian dari persyaratan untuk melanjutkan proses registrasi produk sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh persyaratan registrasi dipenuhi dan NIE diterbitkan, produk dapat diedarkan sesuai dengan ruang lingkup izin yang diperoleh.
Legalitas yang disertai penerapan standar keamanan dan mutu pangan dapat memperkuat kepercayaan konsumen sekaligus menjadi modal bagi pelaku usaha untuk menjajaki peluang pemasaran yang lebih luas. Namun, perluasan pasar juga perlu didukung oleh konsistensi mutu produk, kapasitas produksi, dan kemampuan pelaku usaha memenuhi kebutuhan konsumen maupun mitra bisnis.
Oleh karena itu, keberhasilan pendampingan tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemajuan nyata pelaku usaha dalam memenuhi standar, memperoleh perizinan, dan memperbaiki proses produksinya. Perkembangan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun UMK pangan yang lebih siap tumbuh dan berdaya saing.
BBPOM di Surabaya terus mendorong pendampingan yang terarah dan kolaboratif agar semakin banyak UMK pangan di Jawa Timur mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan. Melalui GEMPUR Jatim serta penguatan jejaring pendampingan, UMK diharapkan memiliki fondasi usaha yang lebih kuat untuk naik kelas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas akses pasar.
