Menindaklanjuti hasil audiensi Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya dengan Bupati Kabupaten Ponorogo terkait program prioritas nasional keamanan pangan terpadu pada 12 April 2022 yang lalu, BBPOM di Surabaya menggelar kegiatan advokasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait di Aula Trunujoyo Gedung Terpadu Ponorogo, Rabu (20/04/2022).
Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, itu dihadiri oleh OPD terkait antara lain Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro, Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Advokasi dimaksudkan untuk mengetahui perencanaan dan program terkait keamanan pangan yang sudah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta untuk menjaring masukan terkait lokus program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah sebagai program prioritas nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 ini.
Dalam paparannya, Kepala Bappeda, Eko Agus Priyambodo, menyampaikan bahwasanya kegiatan yang menjamin keamanan dan mutu pangan sebagaimana program prioritas nasional keamanan terpadu yang diinisiasi Badan POM, di Kabupaten Ponorogo belum secara spesifik tertuang dalam perencanaan setiap OPD. Sehingga kolaborasi dengan BBPOM di Surabaya ini sangat penting dilakukan untuk mempertajam sasaran kegiatan pembangunan ke depannya.
Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, Bedianto, juga menyambut baik Badan POM datang ke Ponorogo. “Saya berharap dengan program keamanan pangan terpadu ini nantinya produk pangan yang diproduksi masyarakat Ponorogo dapat naik kelas : aman dan memiliki izin edar.”
Menanggapi kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo akan fasilitasi pendampingan bagi komunitas UMK di Ponorogo, Kepala BBPOM di Surabaya, yang diwakili oleh Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, Meliza Miranda Widyasari, menyampaikan bahwa pendampingan kepada UMK dapat dilakukan sinergi dengan program keamanan pangan terpadu. Apabila UMK yang perlu pendampingan berada di luar komunitas yang akan diintervensi maka akan melibatkan substansi lain dari BBPOM di Surabaya yang terkait dengan program pendampingan pelaku usaha.
Dari kegiatan advokasi ini, diperoleh kata sepakat untuk melakukan intervensi keamanan pangan pada 1 desa, 1 pasar dan 6 sekolah di Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokus intervensi dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan seperti ketersediaan infrastruktur, kebutuhan pendampingan, dan tentu saja adanya komitmen dari desa, pasar, dan sekolah yang akan di intervensi. Karena nantinya lokus-lokus terpilih akan menjadi percontohan bagi desa, pasar dan sekolah lainnya. Lebih jauh, diharapkan pemerintah Kabupaten Ponorogo ke depannya akan mau dan mampu melakukan replikasi program keamanan pangan terpadu ini secara mandiri.
Tim Penyusun Materi Website dan Media Sosial
BBPOM di Surabaya
Kontributor : Arvita Ayuningtyas, S.Farm., Apt.
