Bupati Kabupaten Madiun terlihat sangat antusias dan bersemangat dalam memberikan sambutannya sebelum membuka acara Kegiatan Advokasi Program Keamanan Pangan Nasional Terpadu yang diadakan secara daring pada tanggal 26 Agustus 2021 oleh tim dari BBPOM di Surabaya bersama Pemerintah Kabupaten Madiun.
Keamanan pangan harus dapat dijamin dari hulu ke hilir, dari awal pembibitan tanaman pangan hingga pangan disajikan ditingkat perseorangan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa “Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.”
Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Madiun menyatakan akan mendorong usaha Industri rumah tangga pangan dan produsen pangan untuk mendapatkan sertifikasi keamanan dan kemanfaatan produk pangannya yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk izin edar pangan olahan.
Pada sesi diskusi Kegiatan Advokasi Program Keamanan Pangan Nasional Terpadu ini didapatkan masukan terkait program-program yang dapat disinergikan dari masing-masing OPD yang terkait dengan keamanan pangan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan hasil diskusi juga didapatkan lokus-lokus intervensi desa, pasar dan juga sekolah di Kabupaten Madiun yang akan dijadikan sebagai lokus percontohan praktik penerapan keamanan pangan.
Tim Penyusun Materi Website dan Media Sosial
BBPOM di Surabaya
