Surabaya - Dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengawasan mutu dan keamanan obat bahan alam, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut ambil bagian dalam kegiatan “Evaluasi Pelaksanaan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) di Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam terhadap Efektivitas Regulasi dalam Perlindungan Konsumen”, yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kamis (280/08/2025), bertempat di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Vannina Agustyani, perwakilan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya. Perwakilan BBPOM di Surabaya memberikan kontribusi dalam pembahasan teknis terkait implementasi CPOTB serta penguatan sistem pengawasan terhadap peredaran obat bahan alam.
Dalam paparannya, Vannina menegaskan bahwa BPOM terus mendorong harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah dalam upaya melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan. Ia juga menyampaikan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara BPOM, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan akademisi untuk memastikan bahwa seluruh produk obat bahan alam yang beredar di pasaran telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"BPOM memiliki mandat untuk memastikan bahwa produk obat bahan alam yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan bermanfaat. Oleh karena itu, pelaksanaan CPOTB harus menjadi standar minimum yang dipenuhi oleh semua sarana produksi, dan regulasi daerah harus mendukung upaya tersebut," jelas Vannina dalam sesi diskusi.
Selain membahas aspek pengawasan dan pelaksanaan CPOTB, rapat juga menghadirkan beberapa topik penting lainnya, antara lain Implementasi Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) Perlindungan Obat Bahan Alam dan Tantangan Teknis oleh Akademisi Penggiat Obat Bahan Alam; Prinsip Penyusunan, Evaluasi, dan Revisi Perda/Pergub serta Prosedur Perubahan Regulasi Daerah dalam harmonisasi dengan peraturan pusat, yang disampaikan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; serta Bedah Perda dan Pergub Pelindungan Obat Tradisional, sebagai bagian dari evaluasi efektivitas kebijakan di daerah.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara kegiatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui regulasi yang berbasis bukti, pengawasan yang konsisten, serta penguatan kapasitas sarana produksi obat tradisional.
Dengan hadirnya BPOM dalam forum strategis ini, diharapkan terbangun koordinasi yang lebih erat antara pusat dan daerah, serta terwujud kebijakan yang selaras dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat bahan alam bagi masyarakat luas.
Kontributor : Ipi Puspito Rini
