Surabaya – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengingatkan masyarakat agar cermat memilih pangan fortifikasi dengan memastikan produk memiliki izin edar BPOM serta memenuhi ketentuan keamanan dan mutu. Pesan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif BPOM Bicara di Klik FM yang disiarkan pada Rabu, 29 Juli 2026, yang menghadirkan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dari fungsi Inspeksi Balai Besar POM di Surabaya, Hesti Sila Rahayu dan Maria Chatarina, sebagai narasumber.
Dalam dialog tersebut, Hesti dan Maria menjelaskan bahwa pangan fortifikasi merupakan pangan yang sengaja ditambahkan vitamin dan/atau mineral tertentu selama proses produksi untuk membantu mencegah atau mengurangi risiko kekurangan zat gizi mikro. Fortifikasi pangan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua produk yang mengandung atau mencantumkan vitamin dan mineral dapat dikategorikan sebagai pangan fortifikasi yang diwajibkan pemerintah.
BPOM menegaskan bahwa pangan fortifikasi wajib memiliki izin edar BPOM. Produk dalam negeri menggunakan kode MD, sedangkan produk impor menggunakan kode ML. Masyarakat diimbau tidak membeli atau mengonsumsi produk yang diklaim sebagai pangan fortifikasi tetapi hanya memiliki izin PIRT atau bahkan tidak memiliki nomor izin edar.
“Pangan fortifikasi bukan sekadar pangan yang ditambahkan vitamin atau mineral. Produk tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan ketentuan peredaran yang berlaku. Karena itu, masyarakat perlu memastikan legalitas produk sebelum membeli dan mengonsumsinya,” jelas narasumber dalam dialog BPOM Bicara.
Saat ini terdapat tiga komoditas pangan yang diwajibkan difortifikasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu minyak goreng sawit yang diperkaya Vitamin A, tepung terigu yang diperkaya zat besi, seng, vitamin B1, vitamin B2, dan asam folat, serta garam konsumsi yang diperkaya yodium. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu memenuhi kebutuhan zat gizi mikro masyarakat dan mencegah berbagai permasalahan gizi, seperti anemia, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, hingga stunting.
Upaya memastikan pangan fortifikasi yang beredar memenuhi ketentuan juga dilakukan melalui pengawasan di daerah. Di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya, berdasarkan data registrasi tahun 2025 terdapat 156 sarana produksi minyak goreng sawit, garam, dan tepung terigu yang berada dalam cakupan pengawasan.
Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan sarana produksi serta pengambilan sampel produk untuk memastikan kandungan fortifikan, keamanan, dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan. Prioritas pengawasan diberikan kepada sarana yang sebelumnya ditemukan tidak memenuhi ketentuan maupun sarana yang belum pernah diperiksa.
Menurut narasumber, pengawasan pangan fortifikasi tidak hanya bertujuan menemukan ketidaksesuaian, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk konsisten memenuhi persyaratan yang berlaku. Pengawasan dilakukan untuk memastikan produk yang sampai kepada masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu, dan kandungan fortifikan sebagaimana dipersyaratkan.
Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan pangan melalui pilihan konsumsi yang cerdas. Konsumen perlu memastikan produk yang dibeli memiliki nomor izin edar BPOM dan, untuk komoditas yang dipersyaratkan, memenuhi ketentuan SNI. Masyarakat juga dianjurkan membaca Informasi Nilai Gizi pada label untuk mengetahui kandungan zat gizi dalam produk yang akan dikonsumsi.
Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah menerapkan Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa, sebelum membeli atau mengonsumsi pangan. Selain itu, pangan fortifikasi perlu disimpan sesuai petunjuk pada label agar kualitas produk serta kandungan vitamin dan mineral tetap terjaga hingga dikonsumsi.
Melalui dialog interaktif BPOM Bicara di Klik FM, BPOM bersama Balai Besar POM di Surabaya terus memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih pangan yang aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, media, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengawasan pangan sekaligus mendukung upaya pemenuhan gizi masyarakat.
