Surabaya — Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) menggelar Rapat Pembentukan Tim Analisis Penyusunan Raperda Perlindungan Obat Bahan Alam Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada 28 Oktober 2025 .
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai instansi terkait, termasuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jawa Timur, BRIDA, Biro Hukum Setda, sejumlah perangkat daerah teknis, perguruan tinggi farmasi, asosiasi pengusaha jamu, serta organisasi pengobat tradisional.
Rapat bertujuan menyusun kerangka kerja awal dan substansi Raperda yang akan menjadi landasan hukum perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan obat bahan alam secara aman dan berkelanjutan.
Dalam pembahasan, BPOM di Jawa Timur memegang peran sentral sebagai lembaga yang menjamin mutu, keamanan, dan khasiat produk obat bahan alam, termasuk dalam pengawasan peredaran dan standardisasi produk. Keterlibatan BPOM diharapkan dapat memperkuat aspek pengujian laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan distribusi, terutama terhadap produk yang beredar secara daring (online).
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen menghadirkan regulasi yang harmonis dengan kebijakan nasional serta mendukung kemandirian dan daya saing industri obat bahan alam lokal.
