Surabaya – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali menemukan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang pada Triwulan II Tahun 2026. Seluruh produk tersebut telah melalui pengujian laboratorium dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keamanan. Temuan tersebut menjadi fokus pembahasan dalam program siaran interaktif "BPOM Bicara" bertema "Waspada Kosmetik Berbahaya" yang menghadirkan Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Yudi Noviandi, dan disiarkan melalui Radio 100.5 KLIK FM serta siaran langsung TikTok @klikfmsby pada Rabu (22/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Yudi menjelaskan bahwa dari 14 kosmetik yang ditemukan, 11 produk merupakan kosmetik lokal yang diproduksi melalui kontrak produksi, satu produk impor, dan dua produk tidak memiliki izin edar (TIE). Hasil pengujian laboratorium menunjukkan adanya kandungan bahan berbahaya seperti asam retinoat, hidrokuinon, merkuri, pewarna Merah K10, Klobetasol Propionat, dan Mometason Furoat.
Bahan-bahan tersebut diketahui memiliki risiko serius bagi kesehatan. Asam retinoat dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, serta berpotensi mengganggu perkembangan janin pada ibu hamil. Hidrokuinon dapat memicu hiperpigmentasi, ochronosis, hingga perubahan warna kornea dan kuku. Klobetasol Propionat dan Mometason Furoat berpotensi menyebabkan atrofi kulit dan psoriasis pustular. Sementara itu, pewarna Merah K10 bersifat karsinogenik dan dapat mengganggu fungsi hati, sedangkan merkuri dapat mengakibatkan iritasi kulit, munculnya bintik hitam, hingga kerusakan ginjal.
Menurut Yudi, pada saat proses registrasi seluruh produk yang diajukan telah memenuhi persyaratan sesuai komposisi yang disetujui BPOM. Namun, dalam perjalanannya masih ditemukan pelaku usaha yang sengaja menambahkan bahan berbahaya demi memberikan hasil instan kepada konsumen.
"Memang pada saat pendaftaran produk didaftarkan sesuai komposisi yang disetujui oleh BPOM, tetapi seiring berjalannya waktu pelaku usaha menambahkan bahan berbahaya untuk mempercepat efek instan. Jelas hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan," tegas Yudi Noviandi.
Ia menambahkan bahwa penggunaan bahan berbahaya demi memperoleh hasil cepat tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi juga merugikan pelaku usaha yang telah memproduksi kosmetik sesuai ketentuan. Oleh karena itu, BPOM terus memperkuat pengawasan mulai dari proses produksi hingga distribusi, termasuk pengawasan pada platform perdagangan daring.
Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maupun bahan yang dilarang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, BPOM telah mengambil langkah tegas berupa pencabutan izin edar, penghentian sementara kegiatan (PSK), penghentian produksi, distribusi, dan impor produk, serta penertiban menyeluruh hingga ke rantai distribusi, sarana ritel, dan media belanja daring untuk memastikan produk berbahaya tidak lagi beredar di masyarakat.
Selain melakukan pengawasan dan penindakan, BBPOM di Surabaya terus mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen cerdas melalui penerapan prinsip CEK KLIK sebelum membeli produk kosmetik maupun produk lainnya. Masyarakat juga didorong memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile serta mengakses laman e-Public Warning BPOM untuk memverifikasi legalitas produk dan mengetahui daftar kosmetik berbahaya yang telah ditarik dari peredaran.
Yudi menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci dalam mencegah peredaran kosmetik berbahaya. Menurutnya, setiap laporan dari masyarakat akan menjadi informasi penting dalam mempercepat pengawasan dan penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan.
"Bagi konsumen yang menemukan produk kosmetik mencurigakan, jangan ragu untuk melaporkannya melalui layanan WhatsApp Contact Center BBPOM di Surabaya di 0877-1150-0533. Masyarakat juga kami imbau untuk terus memantau informasi resmi melalui akun Instagram, Facebook, dan X @bpom.surabaya agar memperoleh informasi terbaru mengenai keamanan obat dan makanan," tutup Yudi Noviandi.
Kontributor: Qori Nurhalida
Editor : Nony Vilaning Tyas
