Koordinasi Kepala Balai Besar POM di Surabaya yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kabupaten Bondowoso pada 25 Maret 2015 dilanjutkan dengan mendatangi kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso yang diterima langsung oleh Sekretaris Diskoperindag, Dra. Retno Wulandari, MM.
Ibu Sekretaris Dinas menyambut baik kunjungan ini dan penanganan permasalahan pengawasan produk beredar khususnya produk pangan yang mengandung bahan berbahaya harus terus ditingkatkan mengingat masih sering ditemukannya produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan tersebut di pasaran dengan makin beragam jenis dan peredarannya yang berpindah-pindah di masyarakat. Oleh karenanya sangat penting dilakukan kerjasama pengawasan secara terpadu
Kepala Balai Besar POM di Surabaya mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini dan mengharapkan kedepan dapat terus ditingkatkan. Selanjutnya Kepala Balai kembali mengingatkan tentang Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM RI No. 43 tahun 2013 dan No. 2 tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia Nomor 511.1/7499/SJ tanggal 16 Desember 2014 yang meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Tim Terpadu dan mengalokasikan anggaran pengawasannya.
Tim Pengawasan Terpadu di Daerah yang dibentuk sebagamana diamanatkan pada Peraturan Bersama yaitu Pasal 7 untuk Provinsi dan Pasal 8 untuk Kabupaten/Kota bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya.
Juga dijelaskan untuk pengalokasian dana Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 17 Peraturan Bersama tersebut bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. Disamping itu pendanaan ini agar dimasukkan kedalam dokumen Renja SKPD tahun berikutnya.
Balai Besar POM di Surabaya
