Untuk mendapatkan masukan dari stakeholder dibidang kesehatan yang meliputi Instansi Pemerintah, Asosiasi Profesi, Organisasi Perusahaan, para Pelaku Usaha, dan pihak lain yang terkait di Jawa Timur dalam upaya menyusun Peraturan Daerah Upaya Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) Upaya Pelayanan Kesehatan di Provinsi Jawa Timur pada Jumat, 27 Februari 2015 bertempat di Surabaya.
Kegiatan FGD ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Harsono dan dalam sambutannya mengharapkan melalui pertemuan ini akan diperoleh masukan yang sangat penting untuk memperkaya rumusan Rancangan Peraturan Daerah Upaya Kesehatan Jawa Timur. dr. Harsono juga menekankan Perda ini mempunyai fungsi sangat strategis dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah didepan mata untuk mendorong peningkatan daya saing bangsa dalam persaingan global nantinya tentu melalui peningkatan kuailitas dan profesionalitas.
Kepala Balai Besar POM di Surabaya, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, hadir dalam pertemuan FGD ini dan seusai acara pembukaan bergabung kedalam Diskusi Kelompok II yaitu Kelompok Instansi Pemerintah. Kelompok II ini diantaranya meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPPKB, Badan Perizinan, Kanwil Agama, Balai Pemeiriksaan Fasilitas Kesehatan (BPFK), Balai Labortorium Kesehatan (BLK) Provinsi Jawa Timur, serta Balai Besar POM di Surabaya.
Diskusi Kelompok berlangsung menarik dan banyak masukan dari peserta FGD yang banyak membahas masalah perizinan upaya kesehatan dan memperhatikan aspek lingkungan. Disepakati bahwa Perda yang akan disusun hendaknya menjadi payung hukum dan mendoron peningkatan kerjasama dan koordinasi lintas sektor yang sangat penting dilakukan untuk mensinergikan dan mensinkronkan program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masig-masing Instansi dimana pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, melindungi masyarakat sekaligus mendorong daya saing.
Balai Besar POM di Surabaya
