Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian di Jawa Timur dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penerapan dan Pengawasan Mutu dan Standardisasi Produk Pertanian pada Rabu, 25 Februari 2015 bertempat di Ruang Sidang Zea Mays Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.
Kepala Balai Besar POM di Surabaya hadir selaku peserta FGD bersama dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo, Korwas POLDA Jatim, Gabungan Pengusaha Ekspor Impor, Pimpinan Pasar, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan Pimpinan Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman, serta Laboratorium Pengujian Swasta.
Acara FGD dibuka oleh Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Drs. Istidjab, MM. mewakili Kepala Dinas yang dalam sambutannya mengharapkan melalui FGD ini diperoleh masukan berupa pemikiran, gagasan dan konsep dari berbagai pihak terkait sebagai acuan dalam menetapkan langkah dan strategi untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk pertanian dan hasil olahannya sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar, termasuk meningkatkan kemampuan ekspor produk pertanian ke manca negara.
FGD diawali dengan pemaparan tentang profil UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (PSHP) Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Jawa Timur yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PSHP, Ir. Dasih Tri Nurdiastuti, MMA. yang sekaligus bertindak sebagai pimpinan rapat mewakili Kepala UPT PSHP, ir. Suyoto.
Diskusi berlangsung menarik dan banyak masukan dari seluruh peserta FGD yang rencananya akan digelar sebanyak 4 kali pada tahun 2015 ini. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan rapat adalah:
- Penanganan keamanan pangan itu mencakup seluruh rantai pangan yang pembinaan dan pengawasannya ditangani oleh lintas sektor, sehingga diperlukan kerjasama dan jejaring yang kuat.
- Upaya penanganan mutu dan standadisasi produk pertanian dapat disinkronkan dengan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) yang akan memasuki periode berikutnya yaitu 2016-2020.
- Diperlukan kerangka regulasi yang kuat, agar pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan dapat lebih tegas.
- Pengawasan pre market dan post market serta penerapan Good Retail Practices untuk produk pangan olahan dalam kemasan telah lebih terawasi oleh berbagai pihak terkait seperti Balai Besar POM, Disperindag, dan Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk produk segar perlu dibuatkan pengaturannya dan bisa mengadopsi sistem labelling dan pengawasannya untuk meningkatkan ketelusuran produk yang diedarkan dari hulu ke hilir (from farm to table).
Diusulkan pula dalam FGD selanjutnya agar melibatkan Akademisi, Legislatif, dan Biro Hukum untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan kerangka regulasi dan kelembagaan yang diperlukan.
Balai Besar POM di Surabaya
