Surabaya – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya memusnahkan 97.676 tablet obat ilegal mengandung Obat-Obat Tertentu (OOT) jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol dengan nilai keekonomian mencapai Rp540,03 juta, Kamis (6/8/2026). Pemusnahan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pengungkapan pengiriman obat ilegal melalui Bandara Internasional Juanda dan dihadiri oleh unsur pemerintah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan secara komprehensif, mulai dari pre-market evaluation hingga post-market control. Upaya tersebut didukung melalui sinergi lintas sektor untuk memperkuat sistem pengawasan sekaligus mencegah peredaran produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Dengan dimusnahkannya hampir 100 ribu tablet OOT ilegal tersebut, BBPOM di Surabaya turut mencegah potensi penyalahgunaan obat di kalangan generasi muda. Jumlah barang temuan tersebut menunjukkan besarnya potensi obat ilegal yang dapat disalahgunakan, sehingga pemusnahan ini menjadi bagian penting dalam melindungi ribuan pelajar dan generasi muda Jawa Timur dari risiko penyalahgunaan serta ketergantungan obat ilegal.
Barang temuan yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus pengiriman obat ilegal yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Obat tersebut dikirim melalui Bandara Internasional Juanda dengan tujuan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (UPG), untuk selanjutnya didistribusikan ke sejumlah kota/kabupaten di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.
Pengungkapan dilakukan dalam kurun waktu 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 oleh Lanudal Juanda dan selanjutnya barang temuan diserahkan kepada BBPOM di Surabaya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Barang temuan yang dimusnahkan terdiri atas 77.016 tablet putih berlogo Y dan 20.660 tablet putih berlogo TMD dalam kemasan strip, dengan total nilai keekonomian sekitar Rp540.030.000.
Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Balai Besar POM di Surabaya bersama Ibu Indah Kurnia, Anggota Komisi XI DPR RI; Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur; Komandan Lanudal Juanda Surabaya; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I; General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Juanda Surabaya; Perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Jawa Timur; serta Direktur Utama Regulated Agent PT Mitra Kargo Nusantara.
Kehadiran lintas sektor tersebut menunjukkan kuatnya komitmen dan sinergi dalam mencegah masuk dan beredarnya obat ilegal melalui jalur distribusi dan transportasi udara. Kolaborasi antara BPOM, aparat penegak hukum, instansi pemerintah, pengelola bandara, dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mempersempit ruang gerak jaringan peredaran obat ilegal.
Pemusnahan dilakukan untuk memastikan seluruh barang temuan tidak kembali masuk ke dalam rantai distribusi maupun disalahgunakan oleh masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran obat ilegal yang dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Kepala BBPOM di Surabaya, Yudi Noviandi, menegaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut memiliki arti penting dan strategis karena penyalahgunaan OOT, termasuk Tramadol dan Trihexyphenidyl, menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, terutama bagi generasi muda.
“Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan berdampak terhadap masa depan generasi muda. Karena itu, pengungkapan dan pemusnahan hampir 100 ribu tablet obat ilegal ini merupakan langkah konkret untuk mencegah obat tersebut jatuh ke tangan masyarakat dan disalahgunakan, khususnya oleh kalangan usia muda,” tegas Yudi.
Peredaran obat ilegal merupakan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelanggaran terhadap ketentuan terkait sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha dapat dikenai pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
BBPOM di Surabaya selanjutnya akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengungkap sumber pemasok maupun jaringan distribusi obat ilegal tersebut. Apabila ditemukan unsur tindak pidana di bidang obat dan makanan, penanganannya akan ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BBPOM di Surabaya juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal. Masyarakat diimbau menjadi konsumen cerdas dengan selalu menerapkan Cek KLIK: Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa sebelum membeli atau menggunakan produk obat dan makanan.
Khusus untuk obat, masyarakat harus membeli melalui sarana resmi, seperti apotek dan toko obat berizin sesuai kewenangannya. Obat keras hanya dapat diperoleh di apotek dengan resep dokter. Legalitas produk juga dapat diperiksa melalui situs Cek BPOM atau aplikasi BPOM Mobile pada perangkat Android maupun iOS.
Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat, BBPOM di Surabaya berkomitmen terus mempersempit ruang gerak peredaran obat ilegal serta memperkuat perlindungan masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan dan ketergantungan obat.
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Contact Center HALO BPOM: 1-500-533
WhatsApp: 08771-1500-533
Email: bpom_surabaya@pom.go.id
Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK): ulpk_sby@yahoo.co.id
Website: www.pom.go.id
