Menjalin kerjasama dan kemitraan tidak harus melalui rapat-rapat formal tetapi bisa juga melalui sharing ilmu dan pengetahuan. Sebagai sesama pengawas pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempunyai banyak kesamaan tugas, tanggung jawab dan kepentingan untuk menjaga pangan tetap aman, bermutu dan bermanfaat. KKP mempunyai kewenangan dalam menjaga keamanan dan mutu pangan yang berasal dari perikanan. Untuk meningkatkan kompetensi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, maka pada tanggl 27 September 2021 bertempat di Hotel Wyndham Surabaya dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan yang diikuti oleh 45 Pengawas Perikanan dari seluruh Indonesia yang tersebar di 14 UPT.
Materi yang diberikan oleh narasumber dari Balai Besar POM di Surabaya, Yuli Ekowati, adalah tentang bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada hasil perikanan, meliputi bagaimana karakteristik bahan berbahaya, bagaimanan mengenali awal pangan yang telah dicemari dengan bahan berbahaya, bagaimana melakukan sampling dan pengujian di tempat menggunakan rapid test kit bahan berbahaya, dan apa dampak bahan berbahaya pada kesehatan baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Narasumber juga menyampaikan agar hati-hati dalam menginterpretasikan hasil pengujian dengan menggunakan rapid test kit dan sebaiknya dikonfirmasi ulang dengan pengujian di laboratorium menggunakan peralatan yang lebih canggih, jika menjumpai pengujian awal dengan rapid test kit memberikan hasil positif. Peserta juga dikenalkan pada Bahan Tambahan Pangan yang disetujui oleh Badan POM untuk digunakan pada pangan asalkan dalam batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Peraturan terbaru tentang Bahan Tambahan Pangan adalah Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019.
Pada saat diskusi peserta menanyakan beberapa hal yang menarik misalnya, Para Pengawas yang merasa kalah kompeten dan ragu dengan kewenangannya pada saat mengaudit Unit Pengolahan Ikan yang besar dan telah memiliki laboratorium yang lebih canggih; bagaimana Badan POM melakukan pengawasan pangan yang mengandung bahan berbahaya; apakah tes kit boleh digunakan Kembali jika telah dibuka; pada saat melakukan audit kadang menemukan pelaku usaha UMKM yang menggunakan tawas atau bahan bahan lain, apakah hal tersebut diperbolehkan oleh Badan POM; dan isu isu lain. Narasumber menjawab semua keingintahuan peserta dan memberikan akses layanan informasi jika masih membutuhkan informasi lain.
Tim Penyusun Materi Website dan Media Sosial
BBPOM di Surabaya