Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi kesiapan menghadapi pasar bebas tahun 2015 dalam Rapat Koordinasi Percepatan dan Rencana Aksi dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo pada 28 Agustus 2014 bertempat di Gedung Grahadi Surabaya.
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Surabaya merupakan salah satu dari 12 Pimpinan Lembaga/Instansi yang diminta untuk memaparkan upaya, langkah-langkah, dan rencana aksi yang dilakukan dalam menghadapi MEA yang sudah didepan mata. Terdapat PT. Pelindo III, Kantor Wilayah Bea Cukai, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, PT. Terminal Peti Kemas Surabaya, Himpunan Kawasan Industri Jawa Timur, Kantor Wilayah BPN, Perusahaan Listrik Negara, Perusahan Gas Negara, Kantor Wilayah Ditjen Pajak, Perwakilan Perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Bapak Gubernur didamopingi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Asisten III Sekda Jawa Timur dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur dan sebagai peserta rapat meliputi Bupati dan Walikota atau yang mewakili, SKPD lingkup Provinsi Jawa Timur, Akademisi, Ketua Asosiasi, Perwakilan Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat, dsb.
Kepala Balai besar POM di Surabaya, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt., MPPM. dalam kesempatan ini menyampaikan upaya yang dilakukan dalam menghadapi MEA 2015 antara lain penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendorong daya saing produk dalam negeri/lokal, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Produk Obat dan Makanan Ilegal, pembentukan Jejaring Kemananan Pangan Daerah (JKPD), penyusunan MoU Kepala Balai Besar POM dengan Bupati/Walikota serta perjanjian kerja sama dengan SKPD terkait di Kabupaten/Kota.
Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa Provinsi Jawa Timur harus melakukan upaya-upaya percepatan dan rencana aksi yang nyata untuk memperkuat daya saing produk lokal dalam menghadapi era pasar bebas di tingkat ASEAN ini misalnya dengan membangun infrastruktur yang dilengkapi dengan IT sehingga dan mengharapkan usulan mengenai bantuan atau dukungan apa yang dibutuhkan dari Pemerintah Provinsi untuk percepatan dan rencana aksi menghadapi MEA tersebut.
Selanjutnya arahan Bapak Gubernur akan ditindaklanjuti dengan pembahasan lebih teknis dan mendetail oleh Instansi terkait yang akan dikoordinir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
Balai Besar POM di Surabaya
