Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin setuju bahwa pelaksanaan program prioritas nasional terkait keamanan pangan di Jawa Timur perlu sinergisme semua komponen sesuai tugas, fungsi dan kewenangan di bidangnya. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Advokasi Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dan Pangan Jajan Anak Sekolah yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya melalui forum komunikasi virtual, Rabu (17/06/20).
Mohammad Yasin menyampaikan selain UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan UU NO. 18 tahun 2012 tentang pangan pelaksanaan program desa pangan aman juga tertuang dalam Permendesa PDTT No. 6 tahun 2020 di antaranya tentang pedoman pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa. Menurutnya, pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga hingga masyarakat termasuk di pedesaan. Masyarakat desa harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Sehingga program pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian keamanan pangan ini perlu dianggarkan demi keberlanjutannya.
Hal senada juga disampaikan narasumber Subdit Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (PMPU) Badan POM RI Dyah Sulistyorini, “Setiap orang di sepanjang rantai makanan bertanggung jawab atas keamanan pangan dan memiliki peran yang harus dimainkan. Pemerintah, produsen, distributor, konsumen berperan untuk memerangi perubahan iklim yang sedang berlangsung, produksi pangan global dan sistem pasokan yang memengaruhi konsumen. Semua orang perlu memiliki concern yang sama terhadap keamanan pangan sekarang dan di masa depan.” Lebih lanjut, Dyah mengharapkan bahwa program intervensi keamanan pangan yang merupakan bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dapat terus berlangsung dan digulirkan ke wilayah dan jangkauan yang lebih luas. Oleh karenanya Pemerintah Daerah perlu menganggarkan dan mereplikasi program pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan.
Kegiatan advokasi dihadiri oleh enam puluh (60) peserta dari SKPD terkait yang berasal dari empat kabupaten/ kota di Jawa Timur yang dipilih dan bersedia untuk mengikuti program prioritas nasional ini yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan dan Kota Madiun.
Sementara Kepala BBPOM di Surabaya, I Made Bagus Gerametta menyampaikan paparannya tentang tren penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan mulai dari tahun 2013 hingga 2019 di Jawa Timur. Dari tren tersebut dipandang perlu adanya pembentukan dan perkuatan jejaring lintas sektor sehingga terhadap temuan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan baik ditingkat produsen, di pasar ataupun pangan jajan anak sekolah dapat ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan dan sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha.
Dengan kegiatan advokasi ini, persepsi tentang pentingnya keamanan pangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kiranya dapat berjalan dalam koridor yang sama. Diharapkan dengan pemahaman yang selaras akan menggalang komitmen dari setiap komponen yang terlibat untuk turut mengambil peran sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya demi mewujudkan keamanan pangan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat.
Tim PMWMS BBPOM di Surabaya
