Upaya untuk meningkatkan koordinasi dalam pengawasan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan pada produk pangan terus dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Kepala Badan POM Nomor 43 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan diharapkan koordinasi antar instansi yang menangani pengawasan bahan berbahaya dapat lebih terpadu.
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Badan POM bersama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Bwsar POM) di Surabaya pada Kamis 21 Agustus 2014 menggelar Kegiatan Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS, dengan mengundang instansi terkait di tingkat Provinsi Jawa Timur yaitu Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Lembaga Perlindungan Konsumen. Acara dibuka oleh Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Drs. Mustofa, Apt., M.Kes., yang pada kesempatan tersebut juga menyampaikan materi Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan. Perwakilan dari Kemendagri juga hadir dan menyampaikan materi tentang dukungan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan peraturan bersama tersebut.
Pada kesempatan tersebut didiskusikan mengenai rencana pembentukan TIM Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, penggunaan di sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir dan tempat sumber pasokan bahan berbahaya.
Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya, Dra. Endah Setijowati, Apt. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Surabaya, dalam sambutan penutupan menyampaikan harapan agar kegiatan advokasi ini dapat meningkatkan kembali semangat untuk melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya yang selama ini telah dilakukan. Serta dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya sehingga Tim Pengawas Terpadu Bahan bebahya dapat segera terbentuk dengan Surat Keputusan Gubernur.
Balai Besar POM di Surabaya
