Surabaya – Dalam upaya melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya terus memperkuat langkah penegakan hukum melalui operasi penindakan terhadap produk ilegal. Kegiatan ini menyasar peredaran obat, obat bahan alam, kosmetika, dan pangan tanpa izin edar (TIE), termasuk produk yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) serta peredaran obat keras di sarana yang tidak berwenang.
Sepanjang tahun 2025, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Surabaya berhasil menindaklanjuti sebanyak 7 perkara secara pro justitia atau mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Dari jumlah tersebut, 3 perkara telah memasuki tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti), 2 perkara dinyatakan lengkap (P21), 1 perkara berada pada tahap I, dan 1 perkara telah masuk tahap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Kasus-kasus tersebut tersebar di beberapa wilayah, antara lain Kota Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Gresik.
Dari seluruh perkara yang ditangani, sebanyak 3 kasus telah memperoleh putusan pengadilan. Vonis tertinggi yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 6 bulan. Hal ini menunjukkan komitmen penegakan hukum dalam memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.
Mayoritas pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan peredaran obat bahan alam tanpa izin edar (OBA TIE). Selain itu, petugas juga menemukan peredaran obat keras, obat bebas terbatas yang mengandung prekursor, serta obat tanpa izin edar lainnya. Temuan ini mengindikasikan masih adanya praktik distribusi produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Secara rinci, barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 310 item obat bahan alam tanpa izin edar sebanyak 63.515 pieces dengan nilai ekonomi mencapai Rp822,6 juta. Selain itu, ditemukan 132 item obat keras sebanyak 12.168 pieces senilai Rp260,5 juta, serta 13 item obat bebas terbatas mengandung prekursor sebanyak 1.023 pieces senilai Rp56,8 juta. Terdapat pula temuan obat tanpa izin edar lainnya dalam jumlah terbatas.
Secara keseluruhan, nilai keekonomian dari seluruh temuan perkara penindakan sepanjang tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1,14 miliar. Nilai ini mencerminkan besarnya potensi kerugian masyarakat yang berhasil dicegah melalui kegiatan penindakan tersebut.
BBPOM di Surabaya menegaskan akan terus meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan peredaran obat dan makanan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
